Padahal kata Adam saat pengeprasan anggaran BPOPP ini, sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak diperkenankan untuk meminta pungutan pada siswa maupun wali murid dalam bentuk dan nama apapun. Yang berhak meminta hanya atas nama komite wali murid dan itupun sifatnya adalah sukarela.
“Maka jika mengacu pada Jatim cerdas ini, Pemprov Jatim harus berpikir agar pengeprasan BOPP dihentikan, dan dikembalikkan seperti semula. Untuk kekurangan refocusing ya harus cari cara yang lain. Jangan malah memotong anggaran yang yang sifatnya dirasakan langsung masyarakat,” kata Adam lagi.
Saat ini anggaran BPOPP untuk sekolah SMA/SMK di Jatim telah dikepras sebanyak 50 persen dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Jawa Timur, mulai Juli hingga Desember mendatang. Pengurangan anggaran BPOPP tersebut cukup dirasakan oleh sekolah, sehingga banyak yang meminta agar pengurangan tersebut dihentikan dan dikembalikan seperti semula.
Bendahara fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini juga mempertanyakan program Jatim Kerja, atau program Jatim Go. Program yang berfokus pada penyediaan pelatihan kerja serta pengembangan pendidikan vokasi yang akan menarik minat banyak anak muda dengan Rincian, Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1 dan membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. “Gagal paham ini kami lihat juga terjadi di point Jatim Kerja, gimana gak gagal paham. Anggaran untuk BLK dikepras akibatnya banyak BLK BLK yang tidak berfungsi dengan baik. Yang artinya Jatim Kerja ini tidak terelaborasi dengan benar. Jadi pertanyaan besarnya sekali saya katakan, ini OPD nya yang gak bisa kerja dengan acuan Nawa Bhakti Satya itu, atau Gubernur Khofifah yang terlalu tinggi meletakkan cita cita,” lanjutnya.
Karenanya Adam berharap Gubernur Jatim harus segera melakukan evaluasi agar visi misi Gubernur Jatim benar benar bisa terimplementasikan untuk masyarakat, lewat sebaran anggaran yang sesuai target dan harapan, karena yang memimpin Jatim saat ini, kata Adam adalah Gubernur Khofifah, “Jangan ada birokrasi dalam birokrasi. Gubernur Khofifah harus mampu mengendalikan kinerja OPD sesuai visi misi sembilan janji kerja yang disampaikan dulu,” pungkasnya. (Caa)
