“Selama pembahasan anggaran yang terjadi baik untuk PABD maupun APBD saya sama sekali tidak melihat bahwa OPD ini dengan terang benderang bisa menjabarkan visi misi gubernur. Pertanyaannya yang terjadi saat ini, itu karena OPD yang tidak bisa memahami apa yang dimaui Gubernur ( lewat Nawa Bhakti Satya) atau program Khofifah Emil ini terlalu ndaki’ (terlalu muluk/tinggi) ” ungkap Adam, Rabu (2/9)
Dari sekian OPD yang ada, hanya segelintir OPD yang dinilainya mampu membaca dan menterjemahkan Nawa Bhakti Satya ini, “Sebagian besar gagal paham. Saya melihat kok sepertinya ada birokrasi dalam birokrasi. Ada yang sengaja diam, atau pura pura diam. Bisa juga pura pura gak paham dengan apa maunya Gubernur,” kata politisi muda Golkar asal Sidoarjo ini.
Adam mencontohkan di point Jatim cerdas dan Sehat Program yang ada dalam poin ini adalah Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Sama sekali tidak terlihat diimlementasikan dengan tetap melakukan pengeprasan dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar 50 % selama 6 bulan. Padahal dana ini sangat membantu sekolah meringankan beban pembiyaan operasional pendidikan di sekolah dimasa pandemi ini.
“Kita paham ada dana yang akan digunakan untuk refocusing untuk memulihkan kondisi akibat pandemi. Tapi jangan main kepras gitu dong. Pengeprasan dana BPOPP ini akan makin memberatkan orang tua. Karena kalau dipotong kayak gini, trus empat bulan ke depan sekolah harus nyari dana ke mana ? Mau tidak mau pasti akan ada pungutan pungutan dari sekolah, baik negri maupun swasta,” jelasnya.
