Atas temuan tersebut, Komisi B akan memanggil Dinas Perdagangan dan Dinas Perkebunan pada awal September. DPRD bersama Eksekutif akan menyiapkan rekomendasi menyikapi masalah ini.
Tak menutup kemungkinan, hal ini akan berujung pada sanksi pencabutan izin usaha. “Sanksi tersebut menjadi alternatif terakhir,” katanya.
“Pada prinsipnya, kami ingin melihat itikad baik dari dua perusahaan ini untuk mematuhi regulasi yang ada. Sebab, kami ingin iklim investasi di Jatim tetap tumbuh namun harus sesuai dengan regulasi yang ada,” tegasnya. (Caa)
