Misalnya, ketersediaan lahan bahan baku tebu yang minimal 20 persen dari kebutuhan pabrik tersebut. “Kedua, perusahaan ini ternyata tak memiliki lahan bahan baku yang memenuhi syarat. Lahan di satu pabrik baru 12 persen, satunya lagi nol,” kata politisi PKB ini.
Akibatnya, dua perusahaan ini menggambil bahan baku secara sembarang. Parahnya, mereka mengambil tebu dari luar daerah pabrik. Padahal, hal ini dilarang. “Masa pabriknya Di Blitar, kemudian mereka mengambil bahan baku di Probolinggo hingga Situbondo. Ini tidak boleh,” katanya.
Hal ini dikhawatirkan akan membuat persaingan antar pabrik menjadi tidak sehat. “Bukan hanya itu. Juga, berpotensi merusak infrastruktur jalan,” katanya.
