Adapun untuk anggarannya, kata dia, Pemkot Surabaya bisa membuat kebijakan seperti realokasi belanja dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk keperluan belajar daring.
Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga bisa menganggarkan melalui APBD maupun meminta bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan komunikasi yang selama ini kabel dan fiber optiknya banyak di Kota Surabaya.
“Sebagai kota yang mengklaim kota digital, rakyat harus mendapatkan manfaat atas itu semua,” ujarnya.
Arif Fathoni mengatakan Golkar mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan peralihan model belajar dari model tatap muka ke daring di saat pandemi COVID-19 sebab kebijakan ini salah satunya bertujuan untuk mencegah sebaran COVID-19.
