Ada beberapa pengaturan ulang sanksi. Khususnya, sanksi denda administrasi, kerja sosial di fasilitas umum, hingga sanksi paksaan pemerintah lainnya. Juga, pendelegasian wewenang kepada bupati/wali kota untuk ikut mengenakan sanksi.
Menariknya, selain memberikan sanksi bagi yang melanggar, Perda ini juga menyiapkan aturan pemberian hadiah bagi yang disiplin dengan protokol kesehatan. Di antaranya, pemberian intensif dan/atau penghargaan. “Bisa kepada perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, hingga pelaku usaha. Prinsipnya, mereka memiliki peran membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana,” kata Khofifah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menambahkan bahwa bentuk hadiah tersebut masih akan dirumuskan oleh eksekutif. Bentuknya, bisa berupa uang atau barang. “Intinya, kami ingin mendorong pelopor di masyarakat yang aktif melakukan upaya pencegahan. Cara kreatif atau kreatif yang membuat masyarakat peduli protokol kesehatan,” katanya.
Menurutnya, pemberian hadiah merupakan cara efektif di samping memberikan sanksi kepada pelanggar. “Kami sadar bahwa kami bisa saja menempatkan banyak personel untuk memberikan sanksi,” katanya.
“Namun, ini belum cukup untuk menjangkau pelosok daerah. Sehingga, kami membuka ruang untuk pemberian intensif. Istilahnya, reward and punishment,” katanya.
