“Perda ini bisa mengisi kekosongan hukum dalam rangka ikut mengendalikan Covid-19. Sehingga, ini menjadi payung hukum dalam pengendalian Covid-19 di Jawa Timur,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sekalipun dibahas kilat, Perda inisiatif DPRD ini mencakup beberapa hal strategis. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut lima penguatan di dalam Perda ini. Pertama, perluasan konsep bencana. Yang mana, memasukkan materi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana alam, non alam, maupun sosial.
Kedua, mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam penanganan bencana. “Dengan kata lain, Perda ini dapat menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Khofifah pada sambutannya.
Ketiga, dukungan TNI dan Polri dalam memperkuat peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Keempat, pemberian sanksi dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bermasyarakat.
Ada yang jenis sanksi administratif dan/atau penerapan sanksi pidana yang nantinya akan diturunkan dalam Peraturan Gubernur. “Utamanya, dalam mendukung pemberlakuan protokol tertentu sesuai dengan jenis bencana yang terjadi,” katanya.
