Anggota DPRD Jatim dari Dapil Pasuruan Probolinggo ini mengajak membuka realitas di lapangan tentang pengelolaan BUMD. Dimana beberapa BUMD milik pemprov Jatim tak berkembang dengan baik. Belum lagi penataan jabatan strategis tidak semata didasarkan pada profesionalitas, rangkap jabatan di sana-sini, dan penempatan orang-orang yang tak sesuai dengan kompetensinya. “Saya kira ini momentum tepat untuk menata BUMD kita, khususnya Bank Jatim,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Jatim dari Komisi C melempar wacana serius untuk menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Jatim. Penyebabnya adalah proses rekruitmen untuk mengisi jabatan direktur utama dan direktur ritel & Syariah PT Bank Jatim melanggar Peraturan Pemerintah No 54/2017 dan Permendagri 37/2018. Dimana hasil rekruitmen tersebut dipastikan akan disahkan 23 Juli 2020 melalui RUPS Bank Jatim. Salah satu poin yang tidak sesuai dengan aturan itu adalah Gubernur Khofifah ketika membentuk panitia seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon direksi tidak menyertakan perwakilan dari unsur pemerintah daerah. Kemudian, ada calon direksi yang usianya sudah melewati batasan 55 tahun seperti halnya diatur dalam dua peraturan tersebut. (Caa)
