Menurutnya, keinginan anggota DPRD Jatim untuk mengajukan hak interpelasi menandakan ada masalah yang tak selesai di tingkat perangkat daerah yang membidangi Bank Jatim. “Dan ini saya duga karena perangkat daerah tidak memahami kebijakan Gubernur dengan baik. Wajar jika DPRD ingin mendapatkan keterangan langsung dari Gubernur,” terang politisi Partai Gerindra ini serius.
Selain itu, Anwar Sadad secara pribadi berpendapat bahwa penataan BUMD, bukan hanya Bank Jatim. Tapi juga BUMD yang lain. Terutama pada pengambilan kebijakan saat RUPS serta penataan jabatan strategis, Gubernur bertindak sebagai pemegang saham pengendali itu karena jabatannya sebagai Kepala Daerah. Seringkali, dengan jabatannya sebagai Kepala Daerah berpedoman pada UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merasa independen sebagai pemegang saham pengendali. Padahal sebagai Kepala Daerah tentu dalam hal kebijakan strategis ada institusi lain hang secara konstitusional juga menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. “Yakni bersama DPRD Jatim. Apalagi kita semua faham bahwa saham yang disertakan di BUMD itu berasal dari APBD, berarti kan uang rakyat Jawa Timur,” paparnya.
Nah, DPRD Jatim secara konstitusional adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Maka sudah sepantasnya sebelum masuk ranah RUPS, Gubernur secara langsung atau melalui perangkat daerah terkait bersama DPRD merumuskan kebijakan strategis yang akan dibawa ke dalam RUPS. “Kita semua berkepentingan dan punya harapan besar BUMD kita profitable dan sehat secara bisnis,” pintanya.
