Cakrawala JatimIndeks

Ketua DPRD Jatim: Interpelasi Hak Konstitusi Anggota Yang Tidak Bisa Dilarang, dan Pelaksanaan Harus Sesuai Aturan

×

Ketua DPRD Jatim: Interpelasi Hak Konstitusi Anggota Yang Tidak Bisa Dilarang, dan Pelaksanaan Harus Sesuai Aturan

Sebarkan artikel ini

“Interpelasi itu jalan terakhir. Komunikasi harus di kedepankan. Toh selama ini komunikasi terbangun baik antara DPRD dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kebuntuhan Komunikasi antara DPRD dengan eksekutif yang ada di Jatim,” ungkapnya.

“Selama komunikasi bisa dilakukan dengan baik kenapa harus menempuh interpelasi. Toh dalam permasalah hukum gugatan, sebelum disidang pasti ada mediasi mencari solusi dengan komunikasi, lanjutnya.

Pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga membanarkan bila dirinya atas nama pimpinan telah mengirimkan rekomendasi Komisi c terkait rekruitmen Direksi bank Jatim yang banyak mendapatkan catatan. Namun belum dijawabnya surat itu oleh Gubernur bukan berarti kita harus reaktif. Tapi bagaimana kita khususnya Komisi C bisa meminta jawaban itu melalui komunikasi.

“Komisi C bisa minta pertemuan dengan Gubernur untuk jawab semua rekomendasi Komisi C itu. Diaggendakan makan malam pertemuan di Kantor Guberbur atau Grahadi, atau di DPRD. Khan ndak salah itu dilakukan,” ungkapnya.

“Pimpinan juga tidak pernah melarang anggota apalagi komisi untuk bertemu Gubernur. Saya yakin Gubernur juga tidak keberatan,” lanjutnya.

Pimpinan kata Kusnadi akan menunggu sikap komisi C terkait surat yang belum di jawab oleh Gubernur sampai saat ini. Pimpinan menyeragkan pada Komisi C untukkasus Bank Jatim ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *