Surabaya. Cakrawalanews.co – Munculnya wacana Interpelasi yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jatim merupakan hal yang wajar sebagai anggota DPRD Jatim. Itu adalah hak konstitusi yang harus dihormati. Namun tetap harus melalui mekanisma yang sudah diatur.
“Kita tidak bisa melarang munculnya usulan menggunakan hak interpelasi. Namun kita diunsur pinpinan meminta agar mekanisma ini dilakukan sesuia aturan yang ada,” ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Selasa (14/07), menyikapi munculnya wacana hak interpelasi yang digulirkan Komisi C DPRD Jatim terkait belum di balasnya surat pimpinan DPRD Jatim terkait rekruitmen direksi Bank Jatim Khususnya belum terisisnya dua jabatan di bank Jatim samoai saat ini yang kosong hampir lebuh dari satu tahun, salah sartunya jabatan Direktur Utama (Dirut).
Menurut Kusnadi, secara aturan tidak ada interpelasi dilakukan oleh Komisi secara institusi. Hak Intrerpelasai adalah hak individu anggota yang diusulkan oleh fraksi. Dan itu pun minimal di dukung 15 orang anggota dan dari 2 Fraksi.
“Interpelasi bukan rana komisi C secara instutusi. Interpelasi hak anggota. Anggota komisi C, tidak nama institusi Komisi, bisa melakukan. Tapi nanti dikembalikan ke Fraksi yang akan mengusulkan ke Paripurna. Nanti paripurna yg menentukan lanjut tidaknya interpelasi” jalas Kusnadi.
Namun sebelum interpelasi itu benar benar berjalan, pihaknya meminta agar tetap mengedepankan Jalan komunikasi dalam menyikapi persoalan yang muncul di Bank Jatim untuk mencari solusi bersama. Sikap kontrol yang dilakukan oleh DPRD bisa dilakukan dengan cara komunikasi terhadap permasalah yang ada di eksekutif.
