JPKP Kabupaten Tegal dalam waktu dekat akan mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait temuan dan kajian soal Bansos APBD 1 ini. “Setidaknya ada tiga poin penting yang akan kami ajukan. Pertama soal perencanaan yang mepet, teknis lelang di BUMDes sebagai penyedia komoditi, serta pengawasan yang minim. Niat kami semata demi perbaikan, Pak Jokowi sendiri beberapa waktu lalu mengigatkan semua jajaran pemerintahan agar bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19. Begitupun JPKP akan selalu jadi garda terdepan untuk mengawal dan melakukan pendampingan terhadap program prioritas nasional”, tegas Sandy. (Tim)
JPKP Akan Surati Gubernur Terkait Bansos APBD 1 Jawa Tengah
