“Jika ditotal komoditi yang diperoleh masyarakat hanya di kisaran 175.000 – 180.000 per paket. Tim kajian JPKP sudah melakukan kroscek harga di beberapa toko dan swalayan. Entah, margin harga tersebut sebagai keuntungan BUMDes atau sebagai biaya operasional. Ini yang perlu diberikan penjelasan rinci dan tuntas”, jelas Lazarus Sandy Ketua DPD JPKP Kabupaten Tegal.
“Masyarakat saat ini kritis, mereka juga bisa menganalisa dan melalukan kalkulasi sendiri dari yang mereka dapat, apakah nilainya sama dengan nominal 200 ribu atau kurang dari itu. Namun mereka bingung mau mengadu kemana, JPKP berupaya menampung aspirasi masyarakat yang tak tersampaikan, mudah-mudahan bisa dilakukan koreksi dan evaluasi”, tambah Sandy.
JPKP juga menilai pengawasan terhadap pengadaan komoditi dan penyaluran bantuan sangat minim. BUMDes sebagai pihak yang ditunjuk untuk pengadaan barang hanya diberikan waktu tiga hari sebelum waktu penyaluran, “Kami baru diundang rapat hari Jumat (26/6) sedangkan penyaluran bantuan ditargetkan mulai Minggu (28/6). Ini memberatkan kami untuk mencari barang dengan harga bersaing”, tutur salah satu pengurus BUMDes yang tidak mau disebutkan namanya. “Kalau waktunya agak panjang kami pasti bisa bergerak lebih leluasa setidaknya kami bisa mencari supplier dengan kualitas barang yang bagus tapi dengan harga bersaing. Kalau begini sistemnya, supplier bisa saja akan menaikan harga seenaknya karena mereka tau kalau kita memang sedang butuh cepat”, tambah pengurus BUMDes lainnya.
