Saat ini pengelompokan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah holding Pertamina atau subholding pengawasannya diragukan bisa dilakukan Komisi VII DPR RI. Dengan adanya subholding ini dikhawatirkan Pertamina bukan lagi perusahaan migas lagi dan Indonesia tidak lagi memiliki national oil company.
“Kami anggota Komisi 7 juga tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap sub holding-sub holding tersebut. Contohnya saja anak perusahaan PHE (Pertamina Hulu Energi) bisnis dia kan sangat strategis tetapi kami kurang memiliki wewenang untuk mengawasi dia,” katanya.
Bahkan Paramitha mensinyalir pendirian subholding hanya merupakan strategi agar lepas dari pengawasan dan meningkatan keuntungan oknum-oknum tertentu.
Sementara terkait isu penghapusan BBM jenis premium dan pertalite, ia setuju adanya upaya untuk mengurangi emisi karbon jangka panjang. Namun ia meminta masyarakat jangan dibuiat bodoh dengan alasan tersebut.
Karena, menurutnya hingga saat ini belum ada satu pun penelitian yang menunjukkan bahwa Premium dan Pertalite merusak lingkungan. Sejak tahun 2005 sudah tidak ada BBM kita yang mengandung timbal.
