Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengatakan, triknya adalah konsep cultural itu sangat penting karena kebijakan yang dikeluarkan/diputuskan pemerintah berkaitan langsung dengan masyarakat yang akan dilayani. Untuk itu, sebelum memutuskan, pemerintah harus tahu apa yang masyarakat inginkan.
Sebagai contoh, dalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pertama, harus tahu Puskesmas itu dimana, di desa atau di kota.
Kalau di desa, maka pelayanannya harus dirubah yaitu yang tadinya dilakukan pada pagi hari, dirubah menjadi sore hingga malam hari.
Karena masyarakat pedesaan itu, rata-rata masyarakatnya adalah petani, maka kebijakan yang dikeluarkan/diambilpun harus mengikuti kebutuhan masyarakat setempat.
Yakni Puskesmas yang biasa buka pada pagi hari dirubah menjadi sore sampai malam hari.
Sehingga, masyarakat yang ada di desa bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka, sekaligus mereka juga tetap memperoleh penghasilan sebagai pemenuhan nafkah keluarga.
“ Jadi, itulah yang namanya pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sekaligus menjadi hak masyarakat dalam segala urusan. Sebetulnya itulah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama stakeholder,” jelasnya.
