Di dua Negara tersebut muncul claster baru setelah anak-anak kembali sekolah selama 10 hari dan pada akhirnya ditutup kembali. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan, terlebih lagi terjadi di lingkungan pondok pesantren. Oleh karenanya Fraksi PKB mengawal kebijakan anggaran perbantuan untuk pondok pesantren. “Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh FPKB adalah memperjuangkan dan mengawal kebijakan anggaran untuk memback up ponpes memasuki pembelajaran, anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan jaminan bagi santri bisa bebas dari covid-19,” ungkap anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu mengatakan bahwa pihaknya selama ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Jawa Timur guna memastikan bahwa pesantren sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyebaran covid-19 agar diperhatikan. Kerja koordinasi tersebut kata Anik akhirnya membuahkan hasil karena adanya intervensi anggaran pencegahan covid-19. Suporting yang diberikan Pemprov Jawa Timur untuk pesantren diantaranya adalah APD di setiap Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), menyiapkan vitamin C, menyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, masker dan sprayer disinfektas. Tidak hanya itu, Pemprov juga berencana untuk membatu sembako untuk para ustad dan ustadzah yang bermukim.
Selain itu, kata Anik, hal lain yang tidak kalah penting yang juga harus dilakukan pemerintah adalah yang pertama memberikan edukasi protokol pesehatan kepada pengelola ponpes. Edukasi penting dalam memberikan kesadaran dan pola hidup sehat baru di lingkungan pesantren. Kedua yaitu melakukan PCR test gratis. “Ini bisa dilakukan dengan dua model, bisa sebelum anak masuk ponpes atau sudah ada dalam ponpes. Kalau memang setelah anak di ponpes, maka ponpes harus menyediakan ruang isolasi, bagi yang hasilnya reaktif sambil menunggu swab,” imbuhnya.
