Sebab, kata AH Thony, ada beberapa pertimbangan yang mendasari hal itu. Pertama, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jatim. Seharusnya jika ibu kota provinsi dan kasus Covid-19 tinggi, maka tidak hanya wali kota saja yang dianggap gagal, tapi juga Gubernurnya.
“Jadi Gubernurnya itu juga gagal mengatasi wilayahnya sendiri, kotanya sendiri, dimana ia tinggal,” katanya.
Di samping itu, AH Thony juga mengaku, bahwa ia juga sempat mempertanyakan hasil swab mobil PCR BNPB itu kepada Dinas Kesehatan (Dinkes).
Namun pihak Dinkes menyatakan belum menerima. Kemudian, ia juga sempat mempertanyakan hasil swab itu kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Surabaya, namun jawabannya sama.
“Artinya apa? bahwa apa yang dilakukan provinsi terhadap test itu tidak bisa dilaporkan dengan cepat dan saya melihat ini bagian penting yang harus kita soroti bahwa ada kelambanan dari Pemerintah Provinsi di dalam membantu Kota Surabaya,” tegas dia.
Di sisi lain, dia menilai bahwa ada hal menarik pula yang perlu menjadi sorotan. Yakni, ketika para petugas mobil PCR BNPB capek, maka mereka akan berhenti beroperasi, sehingga hal ini dinilai tidak maksimal dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Surabaya.
Meski demikian, AH Thony juga menyadari dan menghormati akan hal itu, apalagi para petugas itu juga harus menjalankan tugasnya berkeliling Jawa Timur.
