Penanganan yang terkesan tambal sulam ini, lanjutnya, tidak memperhatikan kondisi wilayah satu dengan lainnya, sehingga air hujan justru tidak terbuang sesuai yang diharapkan.
“Karena satu wilayah diperbaiki , darinase dilebarkan atau jalan ditinggikan, namun akibatnya wilayah lain menjadi kubangan air . Air hujan justru tidak keluar ke sungai dan laut, tapi terkumpul dulu di wilayah lain,” katanya.
Menurut Syaifudin , Pemerintah Kota sampai saat ini tidak punya perencanaan komprehensif untuk penanganan drainase . Harusnya, lanjut pria yang disapa Ipuk ini, ada rencana drainase dan jalan yang komprehensif merencanakan pembangunan sampai 10-20 tahun ke depan.
Saat ini, ungkapnya, Pemkot menggunakan Sistem Drainase dan Master Plan (SDMP) tahun 2007 yang sudah tidak layak lagi dipergunakan karena perubahan tata kota yang sudah berkembang.
Harusnya, kata Ipuk, Pemkot sudah mengembangkan SDMP baru untuk dilaksanakan , baik sebagai acuan pengembangan maupun perizinan, dalam kurun waktu 20 tahun selanjutnya.
“Jadi tidak asal tambal sulam seperti sekarang. Kalau ada SDMP yang tepat kan tinggal lihat wilayah mana yang belum diperbaiki dan harus disambungkan dengan drainase bagian mana,” ujarnya.
