Atas temuan tersebut, Ferdian akan mendorong Komisi A DPRD Jatim bentuk tim pemantau atau tim pengawas penyaluran anggaran dan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.
“Dampak amburadulnya data, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ternyata malah dicoret karena tak masuk dalam daftar penerima dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ada pengawasan dan di Komisi A, saya dorong dibentuknya tim pengawas tersebut,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Blitar dan Tulungagung.
Sebelumnya, DPRD Jatim siap menerima ketidaktepatan penyaluran bantuan Covid-19. Tak perlu datang ke gedung DPRD, warga diperbolehkan untuk melapor melalui media sosial.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang salah sasaran. “Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat,” kata Sadad ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (7/5).
Sejauh ini, laporan itu telah ia terima melalui beberapa akun media sosialnya mengenai ketidaktepatan penyaluran bansos dari Pemerintah. Beberapa laporan menyebut data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat. (Caa)
