“Kami menilai komunikasi antara tingkat 1 (Pemprov Jatim, red) dan 2 (Pemkot Surabaya, red) sulit dilakukan. Kurang harmonis. Padahal ini menangani masyarakat tidak boleh punya ego masing-masing,” kata Artono.
Politisi PKS ini mengungkapkan dana itu diperuntukkan ke masyarakat yang masih belum masuk di DTKS. Pihaknya menduga data-data tersebut memakai data lama. “Nah, dikhawatirkan data-data yang dimasukkan ini data yang sebenarnya sudah masuk, data lama. Jadi harus diverifikasi. Mangkanya Kabupaten dan Kota masih belum berani mengirimkan rekening. Karena kalau sudah dikirimkan ke rekening itu kan tidak bisa kembali,” terangnya.
