“Saya tanyakan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), kepala Bapenda itu mengaku ada PT Astra tutup, ini tutup, perusahaan-perusahaan mobil tutup. Pendapatan turun yang kurang lebih Bapenda sendiri minus,” ujarnya.
Mantan ketua Komisi E DPRD Jatim itu menjelaskan, sepanjang sejarah PAD Jatim tidak pernah mengalami defisit Rp 5 sampai 6 triliun. Mengingat Pemprov sendiri mengurangi penagihan pajak karena ekonomi sedang melemah.
Iskandar menegaskan bahwa masyarakat tentunya tidak percaya dengan penurunan PAD. Meskipun banyak pabrik kendaraan tutup, dan pemasaran turun.
“Apa ada orang balik nama.
Orang sekarang jual mobil, berani beli mobil walaupun kaya. Kalau PNS mungkin eselon III yang bisa bayar (BBNKB). Kalau eselon IV tidak bisa bayar karena SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sudah kehapus,'” katanya.
Mantan ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menurunnya pendapatan tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja. Tetapi dana bantuan dari pemerintah pusat ke Jatim dan kabupaten/kota juga akan mengecil. Mengingat pendapatan untuk pemerintah pusat sendiri menurun. Seperti halnya industri Migas, batubara dan pajak.
