Cipto menegaskan, permintaan hearing atas kasus tanah Astranawa ini dinilai penting. Sebagai elemen yang bergerak di bidang korupsi, SCWI memandang pemberian tanah Astranawa dari YKP ke PKB Jawa Timur diduga mengandung unsur korupsi atau gratifikasi.
“Sebagai elemen anti kroupsi merasa terpanggil untuk melakukan pencegahan dan menyelamatkan aset negara dengan cara mengadu ke komisi A untuk dilakukan hearing untuk mencegah pemberian tanah itu dari YKP ke PKB Jatim,” ujarnya.
Mengingat masalah ini cukup krusial, sementara pimpinan Komisi A tidak merespon dengan baik, maka sikap itu disinyalir sengaja membiarkan perbuatan dugaan korupsi itu terjadi.
Dugaan kuat, tidak adanya respon dari pimpinan komisi A karena ada yang menghalang-halangi. Mereka bisa jadi bagian dari orang-orang yang mekakukan gratifikasi.
“Padahal niat kita mulia, ingin menyelamatkan aset negara,” jelasnya.
Cipto berjanji jika laporan ke Ketua Dewan tidak berhasil, maka akan menyiapkan skenario jalur hukum. “Lihat saja nanti, kalau tetap saja ngak nanggapi, saya tempuh mekanisme hukum,” tegasnya.
