“Saya minta Inspektorat melakukan tindakan tegas dalam menyelasaikan persoalan ini, apalagi disana ada lahan milik salah satu anggota DPR RI,” tukas dia.
Untuk itu, fraksi partai Golkar DPRD kota Surabaya meminta supaya surat petok D yang diterbitkan oleh mantan lurah Medokan Ayu tersebut untuk dibatalkan secara hukum dan pembatalan penerbitan surat petok D yang lainnya.
“Sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal. Karena dikhawatirkan ini akan menimbulkan konflik horisontal sesama warga,” tukas Thoni.
Thoni menambahkan, kalau laporan ini tidak ada progresnya, maka akan dilaporkan ke Wali Kota Surabaya.
“ Sebab stiap pejabat publik tidak boleh mengeluarkan produk-produk yang menyalahi kewenangannya “ pungkasnya. (hdi/cn02)
