Diungkapkan Wali Kota, langkah-langkah yang dilaksanakan Pemkot agar siap melaksanakan peraturan tersebut dengan memulai memetakan dan mengimplementasikan peraturan baru tersebut, sebagai penerapan dari Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan mekanisme.
Wali Kota berharap berbagai kendala dan persoalan yang timbul dalam proses penyesuaian dan implementasi peraturan baru tersebut dapat dicari solusi terbaik.
“Oleh karena itu, saya berharap segenap OPD agar mengikuti kegiatan ini sampai selesai, karena workshop ini sangat penting. Jika ada kendala atau persoalan diperkirakan bakal yang timbul dalam implementasi peraturan ini, saya minta masing-masing peserta tidak sungkan-sungkan untuk bertanya dan berkonsultasikan kepada para narasumber sehingga dapat dicari solusi terbaik,” kata Dedy Yon.
Salah seorang narasumber, Bahri mengatakan, Workshop yang dilaksanakan oleh Pemkot Tegal sebagai upaya memastikan pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdapat perubahan besar. Utamanya dalam jangka pendek harus melakukan pemetaan terhadap perbedaan struktur dengan paska keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
“Kita memastikan dokumen perencanaan dipastikan itu sudah menggunakan Permendagri No. 90 Tahun 2029. Jadi kita minta RPJMD yang menggunakan pendekatan No. 13 Tahun 2006, kita buat menjadi No. 90 Tahun 2019. Dengan harapan untuk menyajikan data statistik perencanaan maupun data statistic keuangan yang sama se-Indonesia. Hal ini dalam rangka menciptakan satu data Indonesia sebagai tujuan akhirnya, yakni melaksanakan perintah mengintegrasikan antara e-planning dan e-budgeting,” jelas Bahri.
