Melalui Raperda ini, F-P Gerindra berharap masyarakat yang hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang dapat mengenal dan mempelajari nilai-nilai dari proses budaya yang telah diwarisi.
Melalui juru bicaranya, F. P. Gerindra memberi catatan bahwa diperlukan perhatian lebih dalam pelestarian cagar budaya, sebab sifat dari cagar budaya yang unik, rapuh, langka, terbatas dan tidak bisa diperbarui. Disamping itu, perlu sosialisasi yang intensif tentang warisan dan cagar budaya. F. P. Gerindra berharap agar dalam pembangunan memperhatikan cagar budaya, dan tumbuhnya cagar budaya diharapkan dapat meringankan beban APBD karena dapat membiayai sendiri. Tidak kalah pentingnya menurut F. P. Ger4indra adalah peran SDM dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata budaya dalam pemanfaatan cagar budaya. Kemudian, terakhir F. P. Gerindra mengusulkan apakah tidak sebaiknya diutamakan pembangunan logo/symbol dan/icon Kabupaten Tegal seperti contohnya Monumen Nasional di Jakarta. Imbuhnya.
Fraksi P-Golkar melalui M. Bintang Adi Prajamukti, SH, MH memberi catatan terkait dengan kisah pohon Randu Alas Slawi yang katanya dijadikan cagar budaya di Kabupaten Tegal tetapi kini telah ditebang dan hilang dikarenakan tumbuh di tanah milik pribadi. Kemudian, Bioskop Singa dan Bioskop Rama merupakan bangunan yang mempunyai nilai sejarah namun sekarang tinggal kenangan. “Sudah siapkah anggaran untuk bangunan-bangunan yang mempunyai sejarah seperti ini agar bisa kita miliki, sehingga menjadi bangunan cagar budaya”. Tanya F. P. Golkar.
Selanjutnya pemandangan umum dari Partai P3-Nurani Rakyat melalui juru bicara Khaeru Sholeh, SH member 2 (dua) catatan, yaitu dalam melestarikan kekayaan budaya diperlukan pengelolaan yang baik dan terarah, serta keterlibatan banyak orang dan lembaga. Kemudian, dalam pengelolaan cagar budaya agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lain lagi dengan pemandangan umum Fraksi Demokrat–Sejahtera (F.Desa) melalui Sriyanto, SSi. Dikatakan F. Desa, Pemerrintah daerah dalam membentuk tim ahli cagar budaya harus mempertimbangkan kompetensi personal. Selain itu, pemerintah daerah perlu membuat museum cagar budaya yang representatif. Kemudian, pemerintah daerah perlu berkomunikasi dengan stakeholder budaya dalam menetapkan cagar budaya. Terakhir, keberpihakan anggaran pemerintah daerah dalam menggali potensi cagar budaya, serta penetapan suatu cagar budaya dengan mempertimbangkan aspek yang tidak bersifat politis. (Dasuki)
