Menurut F-PKB, dalam upaya pelestarian cagar budaya sejatinya negara bertanggung jawab penuh dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfataan. “Untuk itu, idealnya cagar budaya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan cagar budaya tersebut”, ujar Wasbun.
Dalam PU, F-PKB memberikan 5 (lima) catatan terhadap Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu F-PKB minta perhatian terkait benda cagar budaya peninggalan Islam seperti masjid, makam, situs Islam yang ada di Kabupaten Tegal. Catatan kedua, perlu dimuat dalam satu bab khusus tentang bangunan cagar budaya yang tergolong ke dalam kawasan strategis pariwsata. Kemudian, ketiga sosialisasi intensif tentang warsian budaya dan cagar budaya agar masyarakat mengetahui jumlah dan lokasi cagar budaya di Kabupaten Tegal. Keempat, keberadaan perda ini disamping sebagai landasan hukum bagi pelestarian dan penyelamatan cagar budaya juga sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas eksistensi kelembagaan maupun kegiatan pelestarian dan penyelamatan cagar budaya. Terakhir, F-PKB memberi catatan agar paradigma pelestarian cagar budaya saat ini tidak terbelenggu pada tindakan mempertahankan saja, tetapi sudah menuntut pada tahap pengembangan dan pemanfaatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tandas Wasbun.
Fraksi PDIP Perjuangan dalam pemandangan umumnya memberi catatan agar paradigma pelestarian cagar budaya disamping tindakan mempertahankan juga dalam pengembangan dan pemanfaatannya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. F-PDI berharap keberadaan perda ini disamping sebagai landasan hukum bagi pelestarian dan penyelamatan cagar budaya juga sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas eksistensi kelembagaan maupun kegiatan pelestarian dan penyelamatan cagar budaya. F-PDIP menegaskan, tanggung jawab pelestarian cagar budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi menjadi perhtain bersama.
Catatan selanjutnya, F-PDIP mengingatkan bahwa kelalaian dalam melakukan pelestarian cagar budaya sama artinya menghilangkaan asset budaya bangsa. Terakhir catatan dari F-PDIP adalah mewujudkan kawasan cagar budaya sebagai kekayaaan budaya untuk dikelola dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif daerah serta tujuan wisata untuk menarik para investor. Demikian Pemandangan Umum F-PDIP melalui Nurkholifah, SH.
Pemandangan umum Fraksi selanjutnya dari F-P.Gerindra. Dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Rizqo Wildan Aguinaldo, SP menyatakan, sesuai dengan amanat UU Cagar Budaya telah menegaskan pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai hasil peradaban budaya masa lalu. Hal ini karena cagar budaya mengandung informasi masa lalu, terutama hasil peradaban dan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran bangsa.
