Dijelaskan, juga pemerintah Provinsi Jatim juga bisa melibatkan Kadin ini dalam membangkitkan dan memaksimalkan peran dan fungsi Kantor Pewakilan Dagang (KPD) Jatim yang ada di 26 Provinsi seluruh Indonesia,sebagai kepanjangan tangan Pemprov Jatim dalam pengembangan misi dagang antar provinsi. “Sekali lagi, kami minta kepada Biro Perekonomian, Koperasi dan UMKM, serta Disperindag untuk kembali meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Kadin Jatim. Mengingat saat ini kepengurusan Kadin baru dibentuk, apalagi saat ini ada perpres 80/2019 tentang percepatan perekenomian di Jatim,”pintanya Daniel politisi dari Dapil Malang.
Selain itu, pihaknya meminta kepada Provinsi Jatim mengembangkan kembali kerjasama dengan Osaka Jepang tentang sister province-prefecture Jawa Timur yang selama ini sudah berjalan. “Program tersebut sudah dirancang yakni pusat inovasi bisnis untuk bidang UMKM seperti yang sudah eksis di Osaka yakni MOBIO (Monodzukuri Business Information-center Osaka), tapi saat ini pihaknya ingin tahu sejauh mana perkembangannya untuk diimplementasi di Jawa Timur, minimal semangat dan sistemnya bisa kita adopsi dan adaptasi sesuai kondisi kita di Jawa Timur. Apabila dilanjutkan bisa diterapkan di Jatim, namun apabila pemerintah Provinsi Jatim menilai program kerjasama tersebut tidak layak untuk segera diambil keputusan dan evaluasi segera,”paparnya.
