Dimana, kata dia, pihaknya membutuhkan modal sekitar Rp 150 miliar untuk peningkatan kapasitas, peremajaan mesin serta membereskan aset-aset alas hak.”Modal Rp 150 miliar ini untuk investasi mesin baru guna peningkatan kapasitas, ada mesin-mesin sudah lama sekali, mesinnya itu sejak zaman Belanda dulu. Disamping itu, untuk membereskan aset-aset alas hak. Ini juga harus dibereskan untuk bisa dikerjasamakan,” katanya.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut Erlangga, pihaknya telah mempertanyakan kepada pihak Pemprov dan DPRD Jatim. Sebab, dari PP Nomor 54 itu asetnya tidak boleh dijaminkan dan Perda Aset tidak boleh dipindahtangankan. “Sehingga kami tidak bisa melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan peningkatan permodalan dari pihak perbankan. Ini yang kami diskusikan dengan asisten II Pemprov, bagaimana caranya kalau modal tidak dikasih dan aset yang diberi tidak bisa diapa-apain. Padahal, bisnis itu kan urusan modal,” terangnya.
Ia membeberkan bahwa banyak yang mengatakan modal itu urusan belakang, yang terpenting adalah jaringan. Erlangga pun menegaskan ketika masuk pada bisnis riil, modal-lah yang menjadi utama. “Kecuali skala usaha yang kecil. Tapi begitu menengah atas itu ya tidak bisa kalau tidak berbicara modal,” bebernya.
