Menurut politisi asal Fraksi partai Gerindra, Pemkab Gresik mengalami kendala lantaran lahan yang harus dibebaskan terlalu luas yakni kisaran 100 hektar lebih dan membutuhkan anggaran sekitar Rp.600 miliar. “Kendala inilah yang kami khawatirkan bisa menghambat pembangunan fisik revitalisasi Kali Lamong pada 2021 mendatang,” beber Hidayat.
Sebaliknya, untuk Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Lamongan tidak keberatan karena lahan yang dibebaskan tidak terlalu luas. “Lahan yang harus dibebaskan Pemkab Gresik cukup luas karena disitu juga akan dibangun waduk bukan hanya tanggul,” dalih politisi asal Mojokerto.
Ia berharap Pemkab Gresik bisa segera menemukan solusi agar bagaimana harga lahan yang hendak dibebaskan terjangkau. Alasannya, berdasarkan laporan Pemkab Gresik harga pasaran lahan yang akan dibebaskan itu kisaran Rp.400 ribu permeter persegi, sehingga perlu dilakukan negosiasi ulang supaya bisa terjangkau.
