Hal senada Kepala Dinas Pertanian Jombang, Priadi mengaku memang ada penurunan kuota pupuk dimana dari provinsi hanya mendapat jatah 48 persen dari kuota tahun lalu. Maka ada ketidakadilan, karena kuota nasional hanya turun 10,66 persen. Sementara provinsi lainnya naik diatas 100 persen jatahnya. “Kuota pupuk turun 51 persen, kabupaten turun 51%. Ternyata di luar Jawa kenaikannya diatas seratus persen. Ada ketidakadilan,”paparnya.
Menurutnya, jika kuota pupuk tidak ditambah dikhawatirkan adanya gerakan luar biasa dari petani, apakah mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Jatim atau ke nasional. “Petani dan kami siap unjuk rasa, karena kurangnya pasokan,” tuturnya.
Selain pupuk, di Jombang juga permasalahan pertanian lainnya. Dimana setelah tanah pertanian diambil sampling untuk dilaboratorium, ternyata Ph (keasaman tanah) kurang dari 6. Kandungan organicnya hanya 1,7 sehingga kurang dari 3-5. “Ini jadi menggambarkan tanahnya tidak pernah dirawat, cuma diambil hasilnya pertaniannya saja,” paparnya.
Untuk mengembalikan pH, Dinas Pertanian Jombang meminta dukungan ke provinsi untuk membeli dolomit dalam jumlah besar. Dimana kebutuhan di Jombang 189 ton, sementara harga satu kilonya Rp 250 ribu. (Caa)
