“Tahu-tahu muncul surat per tanggal 11 November 2016, yang katanya dari DPP menunjuk Edi Rahmat sebagai Plt Ketua DPC Kota Surabaya, tapi saat diminta untuk menunjukkan surat Plt-nya dari DPP, sepertinya kebingungan, dan terus menjadikan DPD sebagai rujukan,” terangnya.
Mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mensinyalir bahwa Warsito yang kini menduduki posisi Sekretaris DPD Hanura Jatim dan Edi Rahmat yang diposisikan sebagai Plt Ketua DPC Surabaya belum mengetahui soal kutipan pencabutan hak dan kewenangan PLH.
“Saya bisa tunjukkan surat dari DPP yang ditandatangani Bapak Ketum Wiranto bersama Sekjen Dr. Berliana Kartakusumah,” papar Agus pada awak media.
Imbuh Agus, berikut kajian akademis dan legal opinion dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, yang meminta perihal Penugasan Pemberian Pendapat Hukum dari Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura, bapak Djafar Badjeber, M.Si,(hdi/cn03)
