“Penunjukan Edi Rahmat sebagai Plt Ketua DPC Hanura Surabaya telah melanggar AD/ART partai. Padahal AD/ART itu merupakan nafas dari seluruh kader partai Hanura,” terangnya, saat preskom didepan awak media di kantor DPC Hanura Surabaya, Senin (21/11)
Menurut dia, hasil konsultasinya dengan sejumlah ahli, bahwa pejabat PLH tidak bisa menandatangai surat-surat yang sifatnya strategis. “Lha ini tahu-tahu muncul nama Warsito menjadi Sekretarus DPD, tanpa melalui prosedur pergantian,” tandasnya.
“Yang lebih parah, segala cara dihalalkan seolah-olah partai Hanura ini perusahaan pribadinya, bagaimana saya tidak kaget dan malu sebagai kader partai Hanura, sudah tahu SK yang ditandatangani PLH itu tidak sah dan tidak diakui, bahkan instansi pemerintah Bakesbanglinmaspol Jatim telah menolak surat-surat yang ditandatangi Warsito,” imbuhnya.
Lnjuta Agus, sekarang muncul lagi namanya Edi Rahmat, yang sudah jelas-jelas PLH tidak bisa menandatangani surat-surat yang sifatnya strategis, padahal jabatan PLH itu sudah dicabut per tanggal 28 Oktober 2016.
