11 cluster untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja ialah penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Tolong dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan, Saya minta setelah nanti ini kita bicarakan, tolong didalami, dipimpin Menko Perekonomian (Airlanga Hartarto), Menkumhan (Yasona), Mensesneg (Pratikno), Seskab (Pramono) untuk mendalami dan nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari,” ujar dia.
Jokowi juga meminta pembuatan RUU omnibus law dikerjakan secara paralel mulai dari aturan utama hingga turunannya.
“Harus dikerjakan secara paralel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi tapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan,” ungkap dia.
“Tolong ini sebelum ini masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg, agar mengekspose ke public, kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” sambungnya.(dtc/ziz)
