Mekanisme pelayanan di meeting point, lanjut Ery, dilakukan secara jelas dan tertulis. Seluruh hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua pihak.
“Berita acara tersebut dapat dijadikan acuan pemohon izin sehingga tidak ada yang merasa di-pingpong,” tutur pria yang pernah menjabat Plt. Kabag Bina Program ini.
Sementara itu, Soeprayitno salah satu warga yang memanfaatkan meering point mengatakan bahwa, ingin mengakses informasi tentang peta rincian peruntukan. Pasalnya, pria kelahiran Kediri itu berencana membuka usaha restoran di Surabaya Barat.
“Lebih enak datang langsung, bisa tanya-tanya sepuasnya,” katanya.(hdi/cn02)
