Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Armuji meyakini, tidak akan ada sanksi meski penetapan APBD 2017 diperkirakan molor.
Menurutnya, jika saat ini ada keterlambatan pada pengesahan APBD, pemerintah pusat akan memakluminya.
Apalagi, ungkap Armuji, perkiraan keterlambatan ini tak hanya terjadi di Surabaya, namun juga di banyak kabupaten/kota lainnya.
Keyakinan tidak akan ada sanksi ini diperoleh kalangan legislator DPRD Surabaya setelah pihaknya mengonsultasikan masalah keterlambatan pembahasan APBD tersebut ke Kemendagri.
Kemendagri, sebut Armuji, tidak masalah karena saat ini masa peralihan, dan sebelumnya ada pembahasan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jadi salah satu dasar pembahasan R-APBD 2017.
“Pembahasan soal OPD dari pusat kan masih baru kemarin,” kata Armuji, Selasa (16/11).
Dia memperkirakan, pengesahan APBD Kota Surabaya 2017 dilakukan pada awal-awal Desember depan.
