Sementara mengenai kurangnya sosialisasi terkait persyaratan pelunasan biaya PPh dan BPHTB yang banyak dikeluhkan oleh warga, lebih lanjut Eddi menambahkan, brosur program SMS yang disebar ke masyarakat telah dijelaskan persyaratan itu.
“Dikolom nomer 5 di dalam brosur SMS sudah disampaikan. Disitu dijelaskan pengurusan sertifikat harus dilengkapi bukti setor SSB/BPHTP dan PPh. Bahkan saat sosialisasi BPN juga menyampaikan bahwa jangan lupa pajak, PPh dan BPHTB. Mungkin saking senengnya, warga tidak memperhatikannya,” katanya.
Meski begitu, pihaknya akan tetap mengakomodir keluhan warga yang merasa berat dengan persyaratan pengurusan sertifikasi massal swadaya. Sejumlah instansi terkait akan diajak merumuskan kembali proses pengurusan sertifikat agar lebih mempermudah warga.
