Mengenai topik pelaporan, kebanyakan mengacu pada permasalahan administrasi dengan persentase sebanyak 20 persen. Kemudian pelayanan kepolisian sebanyak 15 persen, ketenagakerjaan sebanyak 12 persen, kepegawaian sebanyak 10 persen dan sisanya mengenai persoalan lain-lain.
Sedangkan untuk sektor pemerintah daerah ditemukan setidaknya 16.339 laporan yang diajukan masyarakat. Rinciannya, paling banyak diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.547, lalu Pemerintah Kota Semarang sebanyak 1.536, Pemkot Bandung sebanyak 1.179, Pemkot Sidoarjo sebanyak 641 dan terakhir Pemkot Banjarmasin sebanyak 563.
Terkait pelaporan kepada pemerintah daerah, Imanuddin mengatakan persoalan infrastruktur menjadi perkara yang paling banyak dilaporkan.
“Infrastruktur [lokasinya] variatif, tapi umumnya yang banyak di Jawa,” tuturnya.
Sedangkan untuk lembaga negara di luar pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi lembaga yang paling banyak menerima aduan dengan jumlah sebesar 3.687.
