Jika sebelumnya Komisi A DPRD Surabaya siap untuk “mblejeti” KPU dan Panwaslu Surabaya di rapat dengar pendapat (hearing) yang sedianya dilaksanakan kemarin, namun batal karena bersamaan dengan agenda rapat pleno soal daftar pemilih sementara (DPS).
Kini wakil ketua DPRD Surabaya Masduki Toha justru meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun, hal tersebut lantaran ada potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran APBD dengan total 70,283 miliar rupiah untuk KPU dan 5,29 miliar rupiah untuk Panwaslu.
“karena peristiwa ini sangat erat dengan dengan penggunaan dana APBD (uang Negara), maka kami minta agar BPK segera turun untuk mengusut penggunaan dananya, jangan sampai masa perpanjangan perbaikan hanya digunakan sebagai modus untuk penyerapan anggaran,” tandasnya.
Menurut Masduki, potensi penyalahan penggunaan anggaran terjadi pada saat KPU memberikan toleransi perpanjangan waktu sampai lebih dan 2 minggu hanya untuk perbaikan berkas kepada paslon Rasiyo-Abror, sementara untuk paslon sebelumnya (Abror-Haries) hanya diberikan waktu beberapa jam yakni samapi pukul 24,00 wib di hari penutupan pendafataran.
