Soal lokasi museum dan ruang publik, Basuki menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. “Ruang publik itu harus bisa menjadi pusat peradaban. Karena itu harus di poros pusat kota. Saya yakin pemerintah provinsi punya aset yang bisa diatur. Dari pada nganggur dan tidak maksimal, sudah saatnya memikirkan kekayaan milik pemerintah Jatim dimanfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat Jatim,” imbuhnya.
Terkait dengan potensi yang ada saat ini, Basuki menilai potensi ruang publik milik pemerintah provinsi di Jatim tidak jelas konsepnya. “Ada meseum Mpu Tantular nyelempit di Sidoarjo. Perpustakaan propinsi minggir di Bratang. Masjid Agung minggir di Karah. Kita punya area pertunjukan di Candra Wilwatikta di Pandaan. Sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan resonansi yang kuat untuk menjadi ruang publik yang sesungguhnya,”katanya.
Oleh karena itu, Basuki mendorong melalui pembahasan R-APBD Jatim 2020 ini mulai lahir konsep ruang publik pemerintah propinsi yang jelas. Skalanya besar dan mampu menampung banyak potensi yang ada. Dan yang paling utama harus gratis.“Jangan sampai sekedar mau pentas saja, tidak jadi karena harus membayar seperti di gedung Cak Durasim. Orang niatnya baik, karena kebijakan pemerintah, jadi tidak bisa berkarya karena kebijakan yang ada,”pungkas Basuki yang juga aktivis seni dan budaya Jatim ini. (jnr/wan)
