Ditegaskan Basuki, Jatim sebagai provinsi besar dan memiliki warisan sejarah hebat mulai dari era kearajaan Daha, Kanjuruhan, Singasari hingga Majapahit harusnya memiliki ruang publik yang dikonsep sebagai penjaga nilai peradaban aslinya. “Harapannya, di tengah teror budaya melalui media sosial dan narkotika, ruang-ruang ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kearifan lokal,”katanya.
Ia mengaku, dengan ketiadaan simbol budaya dan peradaban kota yang tidak dimiliki Surabaya sebagai ibukota provinsi. “Kalau kita berkunjung ke kota-kota besar dunia, selalu ada area budaya yang bisa menjadi simbol peradaban kota. Nah, Jatim nggak punya. Karena itu wajar orang bingung mau ngapain kalau berkunjung ke ibukota provinsi Jatim. Padahal potensi pariwisata dan penjagaan nilai luhur budayanya begitu luar biasa.”paparnya.
Pemerintah juga harus bisa menjadi fasilitator peradaban kota. Ketika masyarakat sudah sesak hidup di kampung-kampung yang relatif minim nilai gotong royong, sosial dan budaya, harusnya pemerintah memfasilitasi. Coba cermati, berapa ratus ribu anak muda yang tidak memiliki pergaulan sosial karena tidak ada ruang publik di lingkungannya. “Untuk itu, pemerintah harus hadir menyediakan kebutuhan itu. Apapun kebersamaan, sikap toleran dan gotong royong adalah warisan budaya yang menjadi benteng ketahanan nasional kita,”tegas Basuki Babussalam.
