Sementara itu, Ketua SPSI Kabupaten Madiun Sumadi berharap UMK tahun 2020 bisa menyentuh angka Rp2 juta lebih. Sebab KHL di Kabupaten Madiun sudah tinggi. Di sisi lain, biaya hidup tahun depan semakin meningkat. Seiring pemerintah menaikkan beberapa biaya kebutuhan.
“Iuran BPJS Kesehatan kan dinaikkan dan biaya lain-lainnya juga naik, otomatis pengeluaran juga pasti naik,” kata Sumadi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Kabupaten Madiun Budi Ganefianto menyatakan belum bisa bersikap terkait keinginan SPSI tentang nominal UMK 2020 di Kabupaten Madiun yang mencapai Rp2 juta per bulan. Nominal tersebut lebih tinggi dari proyeksi Rp1,9 juta yang berdasar dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ditentukan pemerintah.
“Tidak masalah karena itu kan harapan. Hanya saja, realisasinya nanti bagaimana masih dibahas,” kata Budi Ganefianto
Ia menambahkan besaran UMK Kabupaten Madiun nantinya yang menentukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Besaran UMK tersebut ditetapkan setelah dewan pengupahan daerah dan pihak terkait lainnya melakukan kajian dan pembahasan. (wan/an)
