” Jadi poin dari pandangan umum fraksi partai Golkar dalam pandangan umum kemarin itu adalah bahwa sembilan tahun masyarakat surabaya mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota itu akan menjadi tinta emas sejarah kota surabaya. Akan tetapi pada tahun depan itu kita sudah memasuki pada tahun pilkada maka, kami meminta komitmen wali kota agar menjaga APBD ini tidak digunakan atau tidak menjadi jembatan bagi pertarungan kontestasi ” ujarnya pria yang akrab disapa Thoni ini.
Lebih lanjut Toni mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak mengkritisi Wali Kota soal citra diri, akan tetapi ia ingin mengingatkan bahwa agar nantinya tidak terjadi abuse of power.
” Soal citra diri wali kota itu keliru. karena apa masyarakat berhak mengetahui kinerja wali kota dan wakil wali kotanya dan kepala OPD yang dianggap berprestasi. Tetapi kami mensinyalir berdasarkan temuan lapangan kami bahwa pada akhir-akhir ini releas-reales itu hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Karena itu kami mengingatkan mumpung itu semua belum terjadi. sehingga nanti agar tidak terjadi abuse of power dikemudian hari. Jadi itu klarifikasi kami ” tegasnya.
Menaggapi hal tersebut, Wali Kota Risma memastikan bahwa program kehumasan dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi terkait program pemerintah kota yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan kepada masyarakat.
