“Mulai dari pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah, pemeriksaan ibu hamil, membangun sanitasi yang bersih dan sehat, peningkatan mutu paud, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Jatim sendiri, kata Emil, tengah mendorong seluruh kepala desa di Jatim untuk memanfaatkan secara maksimal penggunaan dana desa tersebut untuk percepatan pencegahan stunting. Mengingat angka prevalensi stunting di Jawa Timur terbilang masih cukup besar. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen. Angka ini lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yakni sebesar 30,8 persen.
Menurut Emil, pekerjaan rumah ini berkejaran dengan waktu untuk segera diselesaikan. Terlebih stunting adalah kondisi yang terbilang sulit diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun. Sehingga butuh komitmen seluruh pihak terkait untuk serius dalam menangani persoalan ini.
“Saya yakin komitmen pemerintah daerah terkait penggunaan APBD dan Dana Desa yang difokuskan untuk pencegahan stunting akan mampu secara signifikan menurunkan angka stunting,” imbuhnya.



