“Warga desa itu mengakui bahwa dulunya tanah tersebut adalah milik dia. Tetapi ketika pihak Winners meminta bukti atas garapan tanah tersebut atau hak pakai, warga tidak dapat menunjukkannya. Ia hanya menunjukan bukti pembayaran atau retribusi setiap tahun atas tanah garapannya dahulu,” terang Shim.
Padahal, menurut Shim PT. Winners sudah mengantongi izin terkait pemanfaatan lahan tersebut dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Untuk menyelesaikan persoalan itu, pihak PT. Winners menyerahkan seutuhnya kepada PSDA karena tanah tersebut tidak dimiliki oleh PT. Winners secara permanen.
“Saya menyarankan kepada warga tersebut untuk langsung berkoordinasi dengan pemilik lahan, yaitu PSDA,” katanya.
