Jakarta, Cakrawalanews.co – DPR RI akhirnya secara resmi mengesahkan revisi undang-undang KPK. Padahal, gelombang suara penolakan begitu kuat datang dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. DPR dan juga pemerintah seakan tak mau mendengarkan. Revisi UU KPK tetap disahkan.
Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Meski demikian, revisi UU KPK baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.
