“Gak bisa satu fraksi mengumpulkan anggota di satu komisi karena mengincar kursi pimpinan,” harapnya.
Di sisi lain, ia berharap, tak ada lagi sindrom yang menganggap komisi tertentu seperti mata air, sedangkan lainnya air mata. Untuk itu, pihaknya menginginkan pimpinan definitif nantinya memiliki otoritas yang tegas untuk mengatur itu.
“Kemudian di BK (Badan Kehormatan) harus diepertimbangkan efektifitas dan efisiensi. Visi pimpinan nanti apakah efektif efisien atau distributif- akomodatif ?. BK semestinya dibuat besar jumlahnya agar semakin banyak pertimbangan, sehingga kebijakannya semakin wise (bijak,red),” tutur Suyanto.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi Gerindra, Luthfiah berharap semua fraksi bisa mengirimkan wakilnya di Badan Kehormatan. Pada periode sebelumnya, komposisi BK hanya diisi 4 anggota dewan dari fraksi dari 7 fraksi yang ada di DPRD Surabaya.
“Untuk memenuhi asas keadilan semua bisa terwakili,” tegasnya.
Tak hanya itu, politisi Gerindra yang sudah menjabat selama tiga periode ini mengharapkan, keanggotaan di badan musyawarah dan badan anggaran juga terwakili oleh semua fraksi yang ada di DPRD.
Ia mencontohkan, pada DPRD periode sebelumnya, bahkan ada fraksi yang tak kebagian keterwakilannya di dua badan tersebut.
