“Usul (Fraksi) PSI kalau belum kuorum rapat tetap dibuka kemudian diskorsing sampai jumlah pesertanya kuorum. Tapi ada mekanisme kelembagaan yang bisa ditempuh agar gak molor,” tegasnya.
Pendapat fraksi-fraksi dalam rapat pimpinan, selain mengupas molornya pelaksanaan rapat,juga membahas jumlah badan anggaran (Banggar) dan badan musyawarah (Banmus).
Adi Sutarwijono melanjutkan, dari beberapa pendapat yang masuk ada yang menghendaki maksimal separuh jumlah anggota dewan. Namun, ada pula yang menginginkan jumlahnya lebih kecil.
“Tapi, secara prinsip semangatnya sama, untuk memperkuat kinerja kelembagaan DPRD dan memperbaiki citranya di masyarakat,” papar pria yang akrab disapa Awi.
Sementara itu, menanggapi pembahasan tata tertib dewan, Ketua Fraksi PKS, Ahmad Suyanto menginginkan kinerja DPRD ke depan harus lebih baik. Untuk merealisaikan itu, ia berharap, ada keberimbangan jumlah keanggotaan alat kelengkapan dewan.
“Selama ini ada komisi yang jumlah anggotanya 10 seperti di Komisi B, kemudian Komisi D sampai 13 orang,” paparnya.
Ketua DPC PKS Surabaya ini, keberimbangan jumlah anggota komisi untuk meningkatkan kinerja dewan. Untuk itu, ia meminta kalangan dewan mengutamakan kepentingan publik. Menurutnya dalam tata tertib sendiri juga telah diatur seluruh fraksi harus menempatkan anggotanya di seluruh alat kelengkapan dewan.
