Surabaya,cakrawalanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta Dinas Kesehatan transparan dalam menyajikan data tentang stunting dan gizi buruk di Jatim. Pasalnya, data dan fakta di lapangan ada ketidaksesuaian.
Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi ditemui di DPRD Jatim, Rabu (4/9) mengatakan, penyerapan anggaran terkait penanganan gizi buruk di Jatim termasuk stunting yang rendah sampai saat ini menguatkan sinyalemen Dinkes tidak menyajikan data yang benar terkait hal tersebut.
“Serapan yang rendah sampai dengam triwulan ketiga dalam anggaran 2019 ini semakin membuktikan data yang di sajikan tidak transparan dan tekesan ada yang ditutup tutupi,” ujarnya.
Mathur menegaskan harus segera dilakukan evaluasi mengingat data yang disajikan terkait gizi buruk dan stunting tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi bila data yang dimiliki oleh Dinkes ter-update dan dilakukan dengan transparan.
“Jangan seperti saat ini, kondisinya tidak transparan. Berapa jumlah pasti stunting dan gizi buruk di Jatim. Yang imbasnya dana yang telah dialokasikan untuk penanganan hal itu tidak terserap dengan baik. Saya melihat pihak Dinkes dalam menyusun anggaran penanganan gizi buruk dan stunting terkesan asal – asalan. Serapan anggarannya yang rendah lalu bisa menyusun anggaran untuk penanganan gizi buruk tentunya atas dasar apa mereka menyusun. Ini jelas sekali mereka salah,” lanjutnya.
