Jokowi juga mengingatkan agar sesama lembaga negara berkolaborasi. Dia meminta tidak ada ego antarlembaga.
“Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama,” ucap Jokowi.
“Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan,” pungkasnya.
Jokowi juga memaparkan keberjalanan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR-DPR-DPD. Salah satu penekanan yang dia berikan adalah soal undang-undang dan peraturan.
Jokowi mengatakan, sepanjang Agustus 2018-Juli 2019, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 15 RUU. Selain capaian itu, dia meminta DPR mendukung upaya pemerintah untuk reformasi legislasi.
“Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah,” kata Jokowi.
Masalah peraturan juga kembali disinggung Jokowi saat bicara soal peraturan ketika memaparkan keberjalanan DPD. Dia berarap DPD selalu selaras bersama pemerintah untuk bergerak membangun Indonesia dari pinggiran.
“Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” ucap Jokowi.(dtc/ziz)
