Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
“Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tutur Zulkifli.
Sementara itu, dalam pidato kenegaraannya Jokowi meminta lembaga-lembaga negara meninggalkan ego sektoral. Kolaborasi harus dikedepankan.
“Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk maju bergerak di jalan perubahan, serta bersatu dengan penuh
optimisme menatap masa depan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, saat ini bangsa kita menghadapi tantangan yang berbeda, dunia berubah dengan sangat cepat. Meski demikian, persatuan dan persaudaraan tetap yang utama.
“Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi,” ungkapnya.
Dia mengingatkan pada lembaga negara bahwa check and balances antarlembaga sangat penting tapi tetap harus berada dalam bingkai yang sama yaitu visi besar Indonesia Maju. Dalam bingkai yang sama, Jokowi yakin Indonesia makin solid dan terdepan di kompetisi global.
“Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat,” papar Jokowi.
